7nagapoker - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kado 'manis' pada
rakyat di awal tahun 2017. Sejumlah harga kebutuhan yang bersinggungan
langsung dengan rakyat dinaikkan. Tentu ini berdampak pada daya beli
masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.
Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari lalu mengalami kenaikan. Tidak cuma BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) juga ikut naik.
Gilanya
lagi, harga cabai pun ikut naik. Bahkan, salah satu kebutuhan pangan
masyarakat ini naik hingga Rp 150 ribu per kilo. Hal ini terjadi karena
jumlah produksi cabai yang turun, sementara kebutuhan naik. Sehingga
terjadi kelangkaan cabai di sejumlah daerah.
Kabar buruk juga
diberikan oleh Polri. Pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan
nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK
lintas batas negara juga dinaikkan. Harga baru mulai berlaku per tanggal
6 Januari.
Kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat inipun
dikritik keras oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Mulfachri
Harahap. Menurut dia, kenaikan itu membuat harga diri bangsa turun.
"Semua
naikkan. Ada yang turun satu, harga diri. Yang turun tuh harga diri
kita sebagai bangsa itu sudah turun," kata Mulfachri saat dihubungi
wartawan, Kamis (5/1).
Dia mengatakan, setelah reformasi,
Indonesia mengalami empat kali pemerintahan. Jika membandingkan, dia
menilai empat pemerintahan itu, hanya era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) pemerintah benar-benar memiliki konsep.
"Pemerintah
punya formulasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi,
khususnya masalah ekonomi, walaupun ada kekurangan di sana sini, harus
kita akui bahwa pemerintahan sebelumnya (era SBY) lebih memiliki konsep
untuk mengatasi sejumlah persoalan yang kita hadapi," paparnya.
Bukan
hanya itu, dia mengatakan pada era SBY rakyat bisa mendengar penjelasan
dari pemerintah terkait persoalan negara, termasuk kenaikan berbagai
harga. Bahkan pada saat itu juga pemerintahan SBY menyampaikan
rencananya menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jadi ini
masalahnya, ini cara mengatasinya, harusnya ya, atau pada saat beberapa
waktu kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa progres yang dicapai
dengan program yang diterapkan untuk mengatasi masalah itu sudah
dikoordinir," jelas dia.
Mulfachri menyambut positif semangat
pemerintahan era Jokowi dalam melakukan percepatan terhadap pembangunan
infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Namun,
di sisi lain pemerintah tidak lupa ada kepentingan lebih sakral
ketimbang hal tersebut. Di antaranya, kebutuhan mendasar masyarakat,
inflasi tinggi, sampai kepada tingkat pengangguran di Indonesia.
"Bahwa
oke infrastruktur penting, tapi jauh lebih penting untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari, harga tinggi, inflasi
tinggi, tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan dan kemudian
pemerataan," terangnya.
EmoticonEmoticon